Berhala Politik: Pengkhianatan terhadap Tauhid Sosial

Fenomena berhala; baik dalam bentuk tradisional maupun politik, merupakan cerminan dari kecenderungan manusia yang mudah terjebak dalam simbol-simbol palsu yang dianggap sakral. Pada masa jahiliyah, berhala dipahat dari batu atau kayu lalu dipuja seolah-olah memiliki kekuatan, padahal tidak memiliki daya apa pun. Berhala politik hadir sebagai kekuasaan yang dipuja, dipertahankan, dan dijadikan pusat penghambaan, meski tidak membawa kesejahteraan nyata bagi rakyat. Tauhid menegaskan bahwa hanya Tuhan yang layak disembah, bukan simbol buatan manusia, termasuk kekuasaan yang dimanipulasi demi kepentingan segelintir elit. Kritik terhadap berhala politik bukan sekadar kritik sosial, melainkan juga seruan spiritual untuk mengembalikan orientasi kekuasaan kepada tujuan sejatinya: menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi umat.

Pada masa jahiliyah, berhala hanyalah benda buatan manusia yang kemudian dijadikan sesembahan. Mereka dipahat dari batu, kayu, atau logam, lalu diberi nama tertentu seperti Lata, 'Uzza, dan Manat. Meskipun tidak memiliki daya atau kemampuan apa pun, masyarakat jahiliyah menempatkan berhala itu pada posisi sakral, seolah-olah mampu memberi perlindungan, keberkahan, dan jalan keluar dari kesulitan hidup.

Kepercayaan ini tumbuh dari tradisi turun-temurun yang tidak bersandar pada wahyu atau dalil yang sahih. Berhala tidak pernah menurunkan kitab suci, tidak pernah menyampaikan ajaran moral, dan tidak memiliki tanda-tanda ketuhanan. Namun, masyarakat tetap meyakini bahwa berhala dapat mendatangkan rezeki, keselamatan, dan kemenangan dalam peperangan. Keyakinan tersebut lebih merupakan konstruksi sosial dan psikologis daripada kebenaran yang bersumber dari wahyu.

Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh budaya dan mitos dalam membentuk keyakinan manusia. Ketika akal dan hati tidak dibimbing oleh wahyu, manusia cenderung mencari simbol-simbol yang dianggap mampu menjawab kebutuhan spiritualnya, meskipun sebenarnya kosong dan tidak berdaya. Berhala menjadi representasi dari kebutuhan akan sesuatu yang lebih besar, tetapi sekaligus mencerminkan kesesatan dalam memahami hakikat ketuhanan.

Logika tauhid menegaskan bahwa Tuhan harus memiliki sifat-sifat yang melampaui segala keterbatasan makhluk. Tuhan tidak bertempat sebagaimana makhluk hidup, tidak terikat oleh ruang, kepemilikan, ataupun waktu. Ketuhanan yang sejati tidak dapat disamakan dengan ciptaan, sebab jika Tuhan memiliki sifat yang sama dengan makhluk, maka Ia tidak lagi bersifat transenden.

Dalam kerangka tauhid, Tuhan bersifat absolut: keberadaan-Nya tidak bergantung pada apa pun, kekuasaan-Nya tidak terbatas, dan kehendak-Nya tidak dapat ditandingi. Keabsolutan ini menjadi dasar keyakinan bahwa hanya Tuhan yang layak disembah, karena hanya Dia yang memiliki kuasa penuh atas kehidupan, kematian, dan segala sesuatu di antara keduanya.

Untuk mengenalkan diri-Nya kepada manusia, Tuhan menurunkan wahyu melalui para nabi. Wahyu ini bukan sekadar informasi, melainkan petunjuk hidup yang membimbing manusia agar tidak tersesat dalam spekulasi dan khayalan. Tanpa wahyu, manusia cenderung menciptakan simbol atau berhala yang dianggap sakral, padahal tidak memiliki kekuatan apa pun.

Selain wahyu, Tuhan juga menghadirkan ciptaan yang melampaui nalar manusia sebagai tanda kebesaran-Nya. Fenomena alam, keteraturan kosmos, dan misteri kehidupan menjadi bukti yang mengarahkan akal manusia kepada kesadaran bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi, yang tidak dapat dijelaskan semata-mata dengan logika empiris. Dengan demikian, tauhid bukan hanya doktrin teologis, melainkan juga jalan reflektif untuk memahami hakikat Tuhan yang melampaui segala keterbatasan.

Dalam kerangka tauhid, Tuhan tidak membutuhkan sifat keberanian (syaja’ah) sebagaimana manusia. Keberanian muncul ketika ada kemungkinan ancaman, rasa takut, atau sesuatu yang dapat mengalahkan. Sedangkan Tuhan adalah Dzat Yang Maha Kuasa, tidak ada satu pun yang mampu menandingi-Nya. Karena itu, menisbatkan sifat berani kepada Tuhan justru mengurangi keabsolutan-Nya, seolah-olah Ia berhadapan dengan sesuatu yang setara.

Bagaimana mungkin Tuhan mesti memiliki sifat berani, sementara yang dihadapi hanyalah makhluk ciptaan-Nya sendiri. Segala sesuatu di alam semesta ini bergantung kepada-Nya, tidak memiliki daya tanpa izin-Nya. Dalam pandangan tauhid yang lebih filosofis, bahkan seluruh realitas hanyalah manifestasi dari kehendak dan ciptaan Tuhan. Maka, tidak ada "lawan" yang bisa menimbulkan rasa takut, sehingga tidak relevan bagi Tuhan untuk disebut berani.

Tauhid mengajarkan bahwa sifat-sifat Tuhan berbeda secara mutlak dari sifat makhluk. Jika makhluk membutuhkan keberanian untuk menghadapi tantangan, Tuhan justru berada di luar kategori itu. Ia adalah sumber keberanian, kekuatan, dan keteguhan bagi makhluk, tetapi tidak pernah membutuhkan sifat tersebut bagi diri-Nya.

Dengan demikian, memahami Tuhan melalui logika tauhid menuntun kita untuk tidak mengukur-Nya dengan standar manusia. Tuhan bersifat absolut, transenden, dan tidak terikat oleh ruang, waktu, maupun sifat-sifat yang lahir dari keterbatasan makhluk. Ia mengabarkan tentang diri-Nya melalui wahyu, para nabi, dan ciptaan-Nya, agar manusia tidak terjebak dalam kesalahpahaman antropomorfis yang menyamakan Tuhan dengan makhluk.

Berhala politik pada hakikatnya tidak berbeda jauh dengan berhala pada masa jahiliyah. Ia lahir dari ciptaan manusia, khususnya para pengikut atau elit yang licik, yang memahat kekuasaan sesuai dengan kepentingan mereka. Kekuasaan dijadikan simbol sakral, bukan karena memiliki wahyu atau kebenaran, melainkan karena mampu memanfaatkan kelemahan dan kebodohan masyarakat agar tunduk dan patuh.

Dalam praktiknya, berhala politik tidak membutuhkan wahyu untuk meyakinkan orang-orang. Cukup dengan memberi harapan, janji, atau ilusi kesejahteraan, maka masyarakat dapat diarahkan untuk percaya. Harapan itu sering kali tidak lebih dari retorika kosong, namun tetap berhasil menjerat hati dan pikiran banyak orang. Seperti berhala jahiliyah, ia tidak memiliki kemampuan sejati, tetapi tetap dipuja karena dianggap mampu memberi solusi.

Ironisnya, nilai-nilai agama yang seharusnya menjadi pedoman justru diabaikan demi tujuan kekuasaan. Agama dijadikan alat legitimasi, bukan sumber moralitas. Ketika kekuasaan menjadi tujuan utama, maka prinsip-prinsip tauhid yang menegaskan keesaan dan keabsolutan Tuhan tergeser oleh kepentingan duniawi. Berhala politik pun berdiri tegak, bukan di atas kebenaran, melainkan di atas manipulasi dan kepalsuan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa berhala tidak hanya berupa patung atau benda mati, tetapi juga bisa berupa ideologi, sistem, atau figur yang dipuja secara berlebihan. Tauhid mengajarkan bahwa hanya Tuhan yang layak disembah, bukan kekuasaan, bukan manusia, dan bukan simbol politik. Dengan demikian, kritik terhadap berhala politik adalah ajakan untuk kembali kepada nilai tauhid; menolak segala bentuk penghambaan selain kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk pada kekuasaan di berbagai level yang mendatangkan kemudharatan bagi rakyat.

Berhala politik, sebagaimana Anda gambarkan, memang bekerja dengan cara mengeksploitasi kelemahan Sumber Daya Manusia (SDM) rendah. Orang-orang yang kurang kritis dijadikan legitimasi untuk membenarkan setiap ucapan, tindakan, dan kebijakan penguasa. Dengan demikian, kekuasaan tampak seolah-olah sahih, padahal sesungguhnya hanya berdiri di atas manipulasi.

Peran berhala politik sering kali justru mengaburkan kepentingan publik. Kebijakan yang bobrok ditutupi dengan retorika, simbol, atau propaganda agar terlihat benar di mata masyarakat. Publik diarahkan untuk percaya bahwa segala keputusan penguasa adalah demi kebaikan bersama, padahal hakikatnya hanya melayani kepentingan segelintir orang.

Fenomena ini menunjukkan bahwa berhala politik tidak membutuhkan wahyu atau kebenaran sejati untuk bertahan. Ia cukup memberi harapan, janji kosong, atau ilusi kesejahteraan agar masyarakat tetap patuh. Harapan itu menjadi semacam “ritual” baru yang menggantikan nilai-nilai agama dan etika, sehingga kekuasaan dapat terus berlanjut tanpa dasar moral yang kokoh.

Dalam perspektif tauhid, berhala politik adalah bentuk syirik modern: mengalihkan penghambaan dari Tuhan kepada kekuasaan manusia. Kritik terhadapnya bukan sekadar kritik sosial, melainkan juga seruan spiritual untuk kembali kepada nilai-nilai keesaan Tuhan. Hanya dengan tauhid, masyarakat dapat membebaskan diri dari manipulasi berhala politik dan menegakkan keadilan yang sejati.

Berhala politik adalah simbol kekuasaan yang dipilih, dipuja, dan disembah oleh para pengikutnya. Ia tidak hadir sebagai sumber kebenaran, melainkan sebagai konstruksi yang dibangun untuk mempertahankan dominasi. Keberadaannya menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat dijadikan objek penghambaan, meski tidak memiliki dasar moral atau wahyu.

Kecerdikan berhala politik tampak dalam kemampuannya memposisikan diri sebagai pihak yang seolah-olah ternodai oleh prasangka lawan politik. Dengan memainkan peran korban, ia berusaha membalikkan persepsi publik; seakan-akan segala kritik hanyalah fitnah, dan segala oposisi hanyalah bentuk kedzaliman. Strategi ini membuat pengikutnya semakin loyal, karena mereka merasa sedang membela sesuatu yang “dianiaya.”

Namun, di balik retorika itu, berhala politik justru mengaburkan kepentingan publik. Kebijakan yang bobrok ditutupi dengan narasi pengorbanan, sehingga masyarakat diarahkan untuk melihat penguasa sebagai sosok yang suci dan layak dibela. Padahal, yang sesungguhnya terjadi adalah manipulasi, kepentingan rakyat dikorbankan demi mempertahankan kekuasaan.

Fenomena ini memperlihatkan betapa berhala politik bukan sekadar figur, melainkan sebuah sistem yang memanfaatkan kelemahan psikologis dan sosial masyarakat. Tauhid mengajarkan bahwa hanya Tuhan yang layak disembah, bukan kekuasaan manusia. Dengan kembali kepada tauhid, masyarakat dapat membebaskan diri dari jebakan berhala politik dan menegakkan keadilan yang sejati.

Berhala politik sering kali menjadikan anggaran publik sebagai sarana untuk membangun simbol-simbol kekuasaan. Gedung-gedung megah, monumen, atau proyek fisik dipamerkan sebagai tanda keberhasilan, padahal substansinya tidak menyentuh kesejahteraan umat secara menyeluruh. Kekuasaan dipoles agar tampak suci, seakan-akan singgasana yang layak dipuja, meski sesungguhnya hanya topeng dari kepentingan sempit.

Dalam praktiknya, berhala politik tidak membawa perubahan nyata bagi ekonomi rakyat. Ia lebih sibuk membangun fisik yang dapat dijadikan simbol legitimasi, bukan membangun sistem yang menyejahterakan. Anggaran publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat luas justru diarahkan untuk proyek-proyek yang lebih berfungsi sebagai propaganda. Gedung yang dibangun kemudian dipamerkan sebagai keberhasilan program kerja. Namun, keberhasilan itu bersifat semu, karena tujuan utamanya bukanlah kesejahteraan rakyat, melainkan menciptakan ilusi kemajuan. Publik dibuat terlena oleh simbol-simbol yang tampak indah, tetapi tidak menyentuh kebutuhan dasar mereka.

Fenomena ini sejatinya mirip dengan masyarakat jahiliyah yang terlenakan oleh berhala ciptaan mereka sendiri. Berhala politik bekerja dengan cara yang sama: menciptakan simbol, membungkusnya dengan retorika, lalu menuntut penghambaan. Tauhid mengajarkan bahwa penghambaan sejati hanya kepada Tuhan, bukan kepada simbol kekuasaan yang rapuh. Dengan kembali kepada tauhid, masyarakat dapat membebaskan diri dari ilusi berhala politik dan menuntut keadilan yang nyata.

Sejatinya, kekuasaan memiliki tujuan luhur; mengantarkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat. Kekuasaan yang sehat mestinya menjadi sarana untuk menumbuhkan kecerdasan, memperkuat ekonomi, dan membangun kemakmuran bersama. Namun, ketika kekuasaan berubah menjadi berhala politik, orientasi itu bergeser dari pelayanan publik menuju pemujaan terhadap simbol dan figur.

Berhala politik justru menutup ruang bagi tumbuhnya intelektualitas. Masyarakat yang kritis dikekang, suara yang berbeda dibungkam, sementara pemujaan terhadap kekuasaan dihidupkan melalui berbagai wadah. Media, lembaga, bahkan elemen pemerintahan dipaksa menjadikan kekuasaan sebagai pusat penghambaan. Akibatnya, ruang publik kehilangan kebebasan untuk menilai secara objektif, dan kebenaran digantikan oleh retorika penguasa.

Fenomena ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan dapat diselewengkan menjadi berhala politik. Alih-alih membangun kesejahteraan, ia menciptakan ilusi kemajuan yang meninabobokan masyarakat. Orang-orang diarahkan untuk percaya bahwa segala kebijakan adalah demi kebaikan bersama, padahal hakikatnya hanya melayani kepentingan dirinya, dan segelintir elit.

Tauhid mengajarkan bahwa hanya Tuhan yang layak disembah, bukan kekuasaan manusia. Dengan kembali kepada nilai tauhid, masyarakat dapat membebaskan diri dari jebakan berhala politik, menolak manipulasi, dan menuntut agar kekuasaan kembali kepada tujuan sejatinya: menghadirkan kesejahteraan nyata bagi seluruh umat.

Kekuasaan sejatinya adalah wilayah yang mesti dibuka ruang kritis, bukan bukan ruang penyembahan berhala. Sebab melalui kekuasaan, anggaran publik dikuasai dan dialirkan sesuai dengan kepentingan penguasa. Jika tidak ada ruang kritik, maka kekuasaan akan cenderung disalahgunakan, dan rakyat kehilangan kesempatan untuk memastikan bahwa anggaran benar-benar digunakan demi kesejahteraan bersama.

Kebebasan kritik publik bukan hanya melahirkan kesejahteraan, tetapi juga membuka ruang pengawasan. Dengan adanya kritik, masyarakat terlibat aktif dalam mengawal kebijakan, menilai transparansi, dan memastikan bahwa kekuasaan tidak berubah menjadi alat penindasan. Kritik adalah mekanisme kontrol sosial yang menjaga agar kekuasaan tetap berpihak pada rakyat.

Namun, berhala politik tidak berpikir demikian. Justru sejak awal, ia membangun kekuasaan dalam bingkai sakralitas. Kekuasaan diposisikan sebagai sesuatu yang tabu untuk disentuh, sehingga orang-orang merasa takut mengkritisi. Kritik dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap “kesucian” kekuasaan, padahal sesungguhnya itu hanyalah berhala yang dituhankan.

Fenomena ini memperlihatkan bagaimana berhala politik berusaha menutup ruang rasionalitas publik. Dengan menjadikan kekuasaan sebagai simbol sakral, ia menjerat masyarakat dalam ketakutan dan kepatuhan buta. Tauhid mengajarkan bahwa hanya Tuhan yang layak disembah, bukan kekuasaan manusia. Maka, kritik terhadap berhala politik adalah bagian dari jihad intelektual dan spiritual untuk mengembalikan kekuasaan kepada tujuan sejatinya; melayani rakyat dan menegakkan keadilan.

Jika kekuasaan hanya berfokus pada pembangunan fisik, maka sesungguhnya yang dibangun bukanlah kesejahteraan rakyat, melainkan rumah ibadah untuk memberhalakan dirinya sendiri. Gedung-gedung megah dan monumen yang dipamerkan sebagai simbol keberhasilan hanyalah singgasana kesucian palsu, yang berdiri di atas retorika kesejahteraan. Bangunan fisik itu dijadikan simbol kekuasaan munafik, karena narasi yang dikedepankan adalah kesejahteraan, padahal hakikatnya hanyalah legitimasi politik. Anggaran publik yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dialihkan menjadi proyek-proyek yang lebih berfungsi sebagai propaganda.

Fenomena ini menunjukkan bagaimana berhala politik bekerja: menciptakan simbol-simbol yang meninabobokan masyarakat, agar mereka percaya bahwa kemajuan sedang terjadi. Padahal, yang sesungguhnya terjadi adalah pengalihan perhatian dari kebutuhan nyata rakyat menuju ilusi kemegahan. Tauhid mengajarkan bahwa penghambaan sejati hanya kepada Tuhan, bukan kepada simbol kekuasaan yang rapuh. Dengan kesadaran tauhid, masyarakat dapat membedakan antara pembangunan yang benar-benar menyejahterakan dan pembangunan yang hanya menjadi alat pemujaan terhadap berhala politik.

Berhala politik kerap mengaburkan program padat karya dengan mengalihkan fokus pada pembangunan fisik semata. Padahal, padat karya sejatinya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan keterampilan, dan membuka lapangan kerja nyata. Ketika orientasi kekuasaan hanya diarahkan pada proyek fisik, maka kesempatan untuk menyejahterakan rakyat melalui partisipasi langsung justru terabaikan.

Bangunan fisik yang dipamerkan sebagai simbol keberhasilan hanyalah wajah luar dari berhala politik. Ia dijadikan singgasana kekuasaan, bukan sarana untuk memperkuat ekonomi rakyat. Anggaran publik yang seharusnya digunakan untuk menghidupkan produktivitas masyarakat malah dialihkan untuk proyek-proyek yang lebih berfungsi sebagai propaganda. Berhala politik terus disembah oleh orang-orang dengan sumber daya rendah, yang mudah terperdaya oleh simbol-simbol kemegahan. Mereka diarahkan untuk percaya bahwa pembangunan fisik adalah tanda kesejahteraan, padahal hakikatnya hanyalah ilusi. Seperti masyarakat jahiliyah yang terlenakan oleh berhala ciptaan mereka sendiri, masyarakat modern pun bisa terjebak dalam pemujaan terhadap simbol kekuasaan.

Tauhid mengajarkan bahwa penghambaan sejati bukan kepada kekuasaan atau simbol politik, melainkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan kesadaran tauhid, masyarakat dapat membedakan antara pembangunan yang benar-benar menyejahterakan dan pembangunan yang hanya menjadi alat pemujaan berhala politik. Berhala politik tidak pernah berpikir bagaimana membangun kekuatan ekonomi rakyat melalui sektor-sektor riil seperti pertanian, kelautan, perdagangan lokal, maupun putaran ekonomi yang melibatkan masyarakat secara langsung. Padahal, di sanalah letak kesejahteraan sejati; ketika rakyat diberdayakan, produktivitas meningkat, dan distribusi hasil ekonomi dirasakan secara merata.

Sebaliknya, berhala politik hanya berfokus pada pembangunan fisik. Gedung-gedung megah, jalan-jalan besar, atau monumen dijadikan simbol keberhasilan, bukan sebagai sarana untuk memperkuat ekonomi rakyat. Program fisik lebih mudah dihitung dalam bentuk laba pribadi, karena proyek-proyek besar membuka peluang bagi penguasa untuk menguras anggaran negara demi kepentingan dirinya dan kelompoknya. Fenomena ini memperlihatkan bahwa orientasi berhala politik bukanlah kesejahteraan rakyat, melainkan legitimasi kekuasaan. Pembangunan fisik dijadikan alat propaganda, sementara sektor ekonomi rakyat yang lebih mendasar justru diabaikan. Akibatnya, masyarakat tetap terjebak dalam kemiskinan struktural, meski di sekeliling mereka berdiri bangunan yang tampak megah.

Tauhid mengajarkan bahwa kekuasaan sejati adalah amanah untuk menyejahterakan umat, bukan untuk dipuja sebagai berhala. Dengan kesadaran tauhid, masyarakat dapat membedakan antara pembangunan yang benar-benar menyejahterakan dan pembangunan yang hanya menjadi alat pemujaan kekuasaan. Kritik terhadap berhala politik adalah bagian dari upaya membebaskan rakyat dari ilusi simbolik menuju kesejahteraan yang nyata.

Berhala politik merupakan bentuk penyimpangan kekuasaan yang menjadikan simbol, retorika, dan pembangunan fisik sebagai alat legitimasi, bukan sebagai sarana kesejahteraan rakyat. Ia bekerja dengan meninabobokan masyarakat melalui ilusi kemajuan, menutup ruang kritik, dan mengabaikan sektor riil yang dapat memperkuat ekonomi rakyat. Dalam perspektif tauhid, fenomena ini adalah bentuk syirik modern yang mengalihkan penghambaan dari Tuhan kepada kekuasaan manusia. Karena itu, kritik terhadap berhala politik bukan hanya tuntutan sosial, melainkan juga panggilan spiritual untuk mengembalikan kekuasaan kepada tujuan sejatinya- menegakkan keadilan dan menghadirkan kesejahteraan nyata bagi umat.

Serambi Peradaban, 15 Februari 2026