Ilusi Kognitif: Strategi Politik Memanipulasi Persepsi Publik

 

Ilusi kognitif dalam politik anggaran merupakan strategi manipulasi persepsi publik yang menegaskan bagaimana bias penalaran dimanfaatkan untuk menutup kelemahan kebijakan dan membungkus pemborosan sebagai keberhasilan; melalui retorika spektakuler, proyek fisik megah, serta perjalanan dinas yang diklaim produktif, elite politik menciptakan jarak dengan rakyat dan mengalihkan perhatian dari kebutuhan mendasar seperti pendidikan, kesehatan, dan akses ekonomi, sehingga aspirasi masyarakat bawah yang seharusnya menjadi fondasi moral kebijakan justru terpinggirkan. Karena itu, kesadaran kritis diperlukan agar anggaran benar-benar berfungsi sebagai instrumen kesejahteraan, bukan sekadar alat pencitraan birokratis.

Ilusi kognitif merupakan fenomena psikologis ketika otak manusia salah menafsirkan informasi yang diterima, sehingga menghasilkan persepsi yang menyimpang dari kenyataan. Dalam konteks ini, ilusi kognitif bukan sekadar kesalahan persepsi visual, melainkan juga kesalahan dalam penalaran, pengambilan keputusan, dan interpretasi terhadap realitas sosial. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak selalu rasional dalam memahami fakta, melainkan sering terjebak dalam bias dan manipulasi.

Secara umum, ilusi kognitif dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti confirmation bias (kecenderungan hanya menerima informasi yang sesuai dengan keyakinan), framing effect (cara penyajian informasi memengaruhi keputusan), dan availability heuristic (penilaian berdasarkan informasi yang mudah diingat, bukan yang paling relevan). Jenis-jenis ini sering dimanfaatkan dalam praktik sosial dan politik untuk mengarahkan opini publik ke arah tertentu.

Contoh sederhana dari ilusi kognitif adalah ketika masyarakat lebih percaya pada slogan politik yang emosional dibandingkan data empiris yang rasional. Misalnya, janji pembangunan besar sering dianggap sebagai bukti keberhasilan, padahal realisasi anggaran tidak sebanding dengan retorika. Hal ini menunjukkan bahwa otak manusia cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh narasi yang dikemas secara meyakinkan daripada fakta yang kompleks.

Dalam dunia politik, ilusi kognitif sering digunakan untuk menutupi kelemahan kebijakan anggaran. Pemerintah dapat menyajikan angka-angka yang tampak besar dan mengesankan, namun sebenarnya tidak mencerminkan efektivitas penggunaan dana. Dengan cara ini, masyarakat diarahkan untuk percaya bahwa anggaran telah digunakan secara optimal, padahal kenyataannya terdapat banyak pemborosan dan ketidaktepatan sasaran.

Ketika pemerintah atau elite politik menggunakan ilusi kognitif, mereka sebenarnya sedang memanfaatkan keterbatasan pengetahuan masyarakat (SDM rendah). Kebodohan publik bukan berarti ketidakmampuan intelektual semata, melainkan keterbatasan akses terhadap informasi yang jernih dan transparan. Dengan demikian, masyarakat mudah diarahkan untuk menerima kebijakan tanpa kritik, karena mereka terjebak dalam persepsi yang telah dimanipulasi.

Anggaran daerah sering dijadikan alat ilusi dengan menonjolkan program-program yang tampak spektakuler, namun tidak menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. Misalnya, pembangunan fisik yang megah diprioritaskan, sementara sektor pendidikan dan kesehatan kurang mendapat perhatian, begitu juga dengan akses modal bagi masyarakat. Dengan demikian, anggaran yang seharusnya menjadi instrumen kesejahteraan berubah menjadi instrumen pencitraan politik.

Salah satu bentuk nyata ilusi kognitif dalam anggaran adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas. Pengeluaran besar untuk perjalanan sering dikemas sebagai upaya membawa pulang investasi atau anggaran tambahan ke daerah. Padahal, dalam praktiknya, perjalanan dinas lebih banyak menghabiskan dana publik tanpa hasil yang signifikan.

Masyarakat dibuat percaya bahwa pengeluaran tersebut sah dan bermanfaat, padahal sesungguhnya hanya memperkuat budaya konsumtif birokrasi. Seharusnya, potensi anggaran yang ada dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kesejhateraan. Ratusan milyar anggaran yang telah diparipurna terasa hilang hanya dengan ilusi lobi anggaran yang tidak seberapa. Ilusi kognitif seringkali dijadikan legitimasi untuk membenarkan jarak antara pemimpin dan rakyat, seolah-olah keterpisahan itu wajar karena ada agenda besar yang harus diperjuangkan di luar daerah. Namun, justru di tingkat lokal, rakyat arus bawah menjadi wajah nyata dari kesejahteraan yang seharusnya diperjuangkan. Pimpinan daerah seharusnya tidak terjebak dalam orbit pejabat pusat, melainkan hadir secara konkret di tengah masyarakat sebagai subjek sekaligus tujuan pembangunan.

Aspirasi masyarakat bawah bukan sekadar suara minor, melainkan fondasi moral yang menentukan arah keadilan sosial. Ketimpangan ekonomi di daerah adalah sumber utama problematika, dan hanya dengan kedekatan yang autentik antara pemimpin dan rakyat, problem itu dapat diurai. Karena itu, membangun relasi sejati dengan rakyat jauh lebih bermakna daripada mempertahankan ilusi komunikasi antarpejabat yang sering kali hanya melanggengkan simbol kekuasaan tanpa substansi.

Kehadiran pemimpin di tengah rakyat bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk pengakuan atas rakyat sebagai subjek pembangunan. Relasi sejati ini menjadi jalan untuk membangun keadilan sosial yang lebih berakar. Karena itu, lebih banyak waktu bersama rakyat jauh lebih penting daripada mempertahankan ilusi komunikasi antarpejabat.

Relasi yang dibangun atas dasar kepentingan rakyat akan melahirkan legitimasi yang lebih kuat daripada sekadar pencitraan birokratis. Pemimpin yang hadir di tengah rakyat tidak hanya menegaskan eksistensi politiknya, tetapi juga memperlihatkan komitmen etis terhadap kesejahteraan bersama. Dengan demikian, kepemimpinan sejati adalah kepemimpinan yang menolak ilusi dan memilih keberpihakan nyata pada rakyat sebagai pusat dari segala perjuangan.

Fenomena ilusi kognitif dalam politik anggaran menunjukkan adanya strategi sistematis untuk menipu pikiran publik. Rakyat sering lupa bahwa anggaran tahunan daerah, mencapai sekitar satu triliun, sebagian besar terserap dalam pos-pos rutin yang tidak produktif. Dengan memanfaatkan bias kognitif, pemerintah dapat membungkus pemborosan sebagai keberhasilan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kritis masyarakat untuk membongkar ilusi ini, agar anggaran benar-benar menjadi instrumen kesejahteraan, bukan sekadar alat manipulasi politik.

Ilusi kognitif dalam politik anggaran menunjukkan adanya strategi sistematis untuk memanipulasi persepsi publik melalui retorika spektakuler dan pencitraan birokratis, sehingga jarak antara pemimpin dan rakyat dianggap wajar padahal justru mengabaikan kebutuhan mendasar masyarakat. Kepemimpinan sejati menuntut keberpihakan nyata pada rakyat dengan menghadirkan kebijakan yang berakar pada aspirasi arus bawah, agar anggaran benar-benar menjadi instrumen kesejahteraan dan bukan sekadar alat legitimasi kekuasaan.

Serambi Peradaban, 25 Januari 2026