Kekuasaan Menekan Ke Bawah Pertanda Mental Botolok

 

Kata Soekarno, “Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya”.

Elemen penting dari berjalannya peran pemerintah adalah adanya pegawai negara. Pengawai ini sengaja direkrut dengan berbagai kompetensi. Adapun statusnya sesuai dengan kebutuhan, anggaran, dan kebijakan. Di negara ini pegawai disebut dengan ASN (Aparatur Sipil Negara), berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari sini dapat dilihat bahwa intervensi politik dalam menjalankan pemerintahan tidak boleh dilakukan. Apalagi melakukan penekanan dari atas ke bawah.

Kekuasaan yang menerapkan sistem menekan ke bawah menandakan penguasanya lemah dan bodoh. Karena lemah maka unsur penting kenegaraan digerakkan untuk tunduk dan patuh. Membuat tunduk pertanda curiga, atau tidak percaya dengan kekuasaan yang ia peroleh. Di bawah kekuasaan yang lemah semua element akan dicurigai. Karena itu dipaksa tunduk pada penguasa. Ini menyalahi fitrah kemanusiaan dan amanah konstitusi dalam menjalankan misi negara melalui pegawai-pegawainya. Apalagi menggertak-gertak para pegawai dengan alasan kedisiplinan kerja. Mengancam dengan sikap, nada, dan bahasa yang mengancam bentuk teror psikis atasan pada bawahan.

Kekuasaan yang baik dan bermartabat tidak melakukan penekanan ke bawah dengan memanfaatkan sistem struktural. Pegawai negara pada dasarnya tidak sepenuhnya tunduk pada pemerintah melainkan tunduk dan patuh pada konstitusi negara. Pegawai digaji oleh negara bukan digaji oleh pemerintah, maka keberadaan pegawai negara Aparatur menjalankan amanat konstitusi untuk kepentingan rakyat berjangka panjang, bukan untuk kepentingan pemerintah yang sifat sementara dan berbatas waktu. Kekuasaan yang ke bawah pertanda mentalnya rusak, lemah, pengecut, dan dipastikan tidak sepenuhnya berpihak pada rakyat, melainkan ia sedang bekerja untuk dirinya sendiri.

Kemerdekaan hak-hak rakyat dibuktikan dengan memerdekakan kerja pegawai negara. Mengekang gerak pegawai negara seperti tidak boleh berpikir kritis, mengkritisi kinerja yang disinyalir keliru, dan berbagai bentuk pengekangan lainnya. Pemerintah hanya mengatur strategi saja bukan menguasai segalanya hingga tidak membuka ruang kritik bagi pegawai negara dan orang-orang yang berada di sekitar kekuasaan.

Akomodasi kekuasaan yang kritis, kreatif dan akomodatif mesti dimulai dari kebebasan bekerja para pegawai negara. Karena itu, pegawai negara tidak boleh dikorbankan hanya karena kepentingan politik. Pegawai negara bertugas untuk mensukseskan program pemerintah, bukan memuji-muji pemerintah. Bagaimana bisa pegawai memuji-muji pemerintah sementara pegawai sendiri bagian dari pemerintah.

Karena itu, penguasa pemerintahan tidak dibenarkan memaksa pegawai negara memuji kinerja pemerintah dan menutup aibnya. Memeragakan kekuasaan menekan ke bawah dan membuat semua orang tunduk dan patuh perbuatan bodoh. Ini kesalahan total yang dilakukan penguasa, dan juga menandakan bahwa penguasanya bermental lemah, pengecut, dan kampungan.

Kemerdekaan berpikir membangun harus dimulai dari pegawai negara. Karena para pegawailah yang memahami seluk beluk pemerintahan di antara kelebihan dan kelemahan program kerja yang telah berjalan. Tiba-tiba masuk orang yang baru dipilih dari hasil demokrasi bertindak menekan. Pemerintahan bukan kumpulan para preman, melainkan kumpulak pekerja negara; baik buruk kinerja mereka sangat tergantung bagaimana pimpinan memenej perasaan mereka. Jika pegawai dikendalikan, dan ditekan oleh penguasa maka sama dengan menutup peluang menuju pembangunan yang lebih baik; akomodatif, dan terbuka.

Pegawai negara juga kelompok pekerja. Hak-hak sebagai pekerja harus dijaga dengan baik. Apalagi bekerja pada instiitusi negara, tanggung jawabnya bukan hanya pada pemerintah tetapi juga pada negara/rakyat, dan Tuhan. Menekan kerja pegawai negara dengan kekuasaan dapat memengaruhi psikis dalam menjalankan tugas negara. Pegawai negara di negeri politik sering menjadi korban kekuasaan. Profesionalisme diabaikan hanya karena memelihara politik lebih penting dari pada memelihara negara/rakyat. Kekuasaan yang menekan ke bawah pertanda lemahnya daya pikir; sama dengan bodoh, tolol, dan goblok. Disingkat dengan "botolok". 

Mental botolok hanya memelihara kelompok parasosial disorder, atau lebih dikenal sebagai parasosial relationship disorder adalah suatu kondisi di mana seseorang memiliki hubungan yang tidak seimbang dan tidak sehat dengan selebriti, influencer, atau tokoh publik lainnya. Ciri-ciri parasosial disorder di antaranya.

Pertama, obsesi; seseorang yang mengalami parasosial disorder seringkali memiliki obsesi yang kuat terhadap selebriti atau tokoh publik tertentu. Kedua, Ilusi hubungan: Mereka mungkin merasa bahwa mereka memiliki hubungan yang dekat atau intim dengan selebriti tersebut, meskipun tidak ada interaksi langsung. Ketiga, ketergantungan; seseorang dengan parasosial disorder mungkin merasa tergantung pada selebriti atau tokoh publik tersebut untuk mendapatkan emosi atau kepuasan. Dampak dari parasosial disorder; gangguan mental, ketergantungan, dan perilaku tidak sehat. 

"Jika engkau mempelajari ilmu satu galah maka engkau harus memiliki akal dua galah". Artinya, akal mesti lebih cepat dari ilmu. Apalagi zaman kini, di mana perubahan terjadi sangatlah cepat. Perubahan terjadi dalam hitungan detik. Satu detik saja berhenti berpikir maka kekuasaan akan menjadi bodoh selamanya.

Serambi Peradaban, 09 Agustus 2025