DPR Aceh Hadang Proyek Multi-years: Fadhli Ali, Pemerintah Aceh “Encret-Encret” Bangun Barsela

Aceh perlu gerak cepat untuk menuntaskan wilayah yang sa‘at ini masih terisolasi. Aceh BARSELA, dengan kondisi kekinian masih termasuk wilayah yang semestinya menjadi program pembangunan prioritas dari Pemerintah Aceh. Mengandalkan pembangunan melalui anggaran kabupaten tentunya bukan jalan yang tepat untuk mengejar ketertinggalan. Aceh dengan kucuran Dana Otsus yang melimpah, haruslah berfikir lebih cepat dan tepat sasaran.  

Berfikir sebuah percepatan pembangunan terhadap sebuah daerah harus dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah merancang sebuah program besar oleh Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait, yang kemudian harus dieksekusi oleh penguasa di masing-masing daerah. Proyek Multi-years merupakan rancangan kerja besar yang mesti dirancang berdasarkan perangkat hukum yang menjadi rujukan pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah di Aceh.

Mengejar ketertinggalan, Fadhli Ali mengemukakan, proyek multi-years bukan hanya untuk menyeimbangi pembangunan Aceh wilayah yang lain, namun merupakan sebuah kebutuhan yang harus dilaksanakan, mengingat arah pembangunan ekonomi Aceh harus dimulai dari titik tengah. Central pembangunan ekonomi Aceh harus dikontrol lewat jalur lintas yang saling terhubung dan mudah dijangkau secara geografis. Di sinilah proyek multi-years ALA-ABAS penting untuk dilanjutkan.

Menurut Fadhli, adanya ide membentuk provinsi baru di Aceh, persoalan mendasarnya adalah menyangkut dengan kesejahteraan masyarakat di wilayah ALA-ABAS. Dengan adanya proyek multi-years masyarakat wilayah tersebut tidak merasa dianak tirikan oleh Pemerintah Provinsi. Jumlah anggaran yang banyak tidak seimbang dengan kemajuan yang dicapai, bahkan Aceh hari ini, merupakan provinnsi termiskin di Sumatra. Sementara satu-satunya provinsi yang mendapatkan Dana Otsus di Sumatra adalah Provinsi Aceh. Dan ini adalah kebodohan yang dipelihara jika tahun berikutnya Aceh masih berjalan ditempat. Dengan demikian menurut Fadhli, Proyek multi-years harus dimulai dari sekarang.

Merespon lebih jauh persoalan ini, Fadhli Ali, tokoh muda Barat Selatan (Barsela) juga dikenal sebagai juru bicara Komite Persiapan Pembentukan Provinsi (KP3-ABAS), sangat serius menanggapi pembatalan sepihak 12 proyek pembangunan jalan tahun jamak oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh) dalam sidang paripurna beberapa hari lalu. Memahami ini, Fadhli membuat surat terbuka kepada Gubernur Aceh melalui akun facebooknya.

Fadhli menulis dengan ringkas, 

Kepada Yth Gubernur Aceh, 

“Sebagai rakyat Aceh, saya perintahkan saudara untuk melaksanakan proyek multi-years. untuk dilaksanakan”.

Menurut Fadhli Ali, mereka yang mengatakan pembangunan 12 ruas jalan tidak masuk dalam RPJM dan Musrenbang, dan lain sebagainya, menandakan yang mengatakan hal demikian adalah mereka yang kelahiran abad XXI. Seingat saya, Fadhli meneruskan, pembahasan ruas jalan tersebut bukanlah barang baru. Perancangan ruas jalan tersebut sudah dibahas dalam "RPJM" sejak zaman Prof. Ibrahim Hasan, Prof. Syamsuddin Mahmud dan juga mantan Gubernur Dr. Abdullah Puteh. Barang kali, menurut Fadhli mereka sa‘at itu masih belajar main kelereng.

Fadhli melihat lebih lanjut, persoalan jalan lintas Tengah, Tenggara, Barat, dan Selatan Aceh merupakan fenomena pekerjaan yang tidak berkesudahan bagi Aceh. Pembangunan ruas jalan dikawasan ini tidak kunjung rampung selama ini. Hal itu dianggap sebagai kebiasaan buruk seperti dipelihara. Akibatnya masyarakat terpaksa harus menikmati pemandangan tidak sedap. Warga pengguna ruas jalan itu sangat berdampak dari pekerjaan encret-encret seperti membiarkan warga pengguna jalan tetap menderita secara berkelanjutan akibat ketidak pedulian pemerintah provinsi akan pembanguan wilayah ALA dan Barsela.

Pembiaraan tersebut menurut Fadli, merupakan kebiasaan buruk yang harus dirobah cara berfikirnya. Politisi Nasdem itu menyebutkan, merubah kebiasaan, apalagi sudah "membudaya" memang  tidaklah mudah.

Fadhli melanjutkan, selama ini kita disuguhkan jargon "pembangunan berkelanjutan" oleh para penguas.  Sayangnya sebagian dari kita salah tafsir. Memahami pembangunan berkelanjutan sebagai membangun di situ-situ saja, tak rampung- rampung. Itulah yang terjadi dan diperlihatkan pada 12 ruas jalan itu selama ini. Katanya pada satu kesempatan lain. "Pembangunan jalan itu sudah belasan tahun, tapi tidak pernah siap tuntas". Melalui proyek multi-years Fadhli optimis, pembangunan jalan itu akan segera rampung dalam 2-3 tahun kedepan. Sebut Fadhli "tugas DPR Aceh dan berbagai komponen masyarakat mengawasi supaya pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan, spesifikasinya".

Menurut Fadhli, jika alokasi anggaran tetap di "encret-encret". Maka jalan yang di bangun sepanjang 150 km., di-encret-encret dengan anggaran 15 Milyar/tahun. Pada saat jalan tembus pada tahun ke 10, proyek pembangunanya harus kembali lagi ke-proses semula. Dengan demikian, untuk mempertegas komitmen pemerintah provinsi dalam membangun willayah Tengah, Tenggara, Barat, dan Selatan Aceh, program multi-years harus dilanjutkan dari sekarang oleh Bapak Gubernur Aceh.

Jika tidak, menurut Fadhli, seandainya saja proyek multi-years tidak digagas, maka begitulah seterusnya pelaksanaan "pembangunan berkelanjutan" dan kesejahteraan rakyatpun juga berjalan di tempat, alias "bak-bak sot". Lalu kemudian apakah masyarakat Barat Selatan akan mendukung pelestarian ruas jalan rusak itu jadi sebuah kisah kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi ? Sebutnya miris.

Pada dinding facebooknya, diwaktu yang lain Fadhli menulis "inilah salah satu ruas jalan yang perlu kita 'lestarikan' sebagai objek wisata advanture bagi yang melintas". Begitulah ia mengomèntari sebuah vidio, di mana terdapat tayangan mobil yang terpaksa didorong untuk menaiki tanjakan berbatu cadas.

Sesuai dengan surat perintah yang ditulis Fadli di akun facebooknya, Gubernur Aceh untuk tidak membatalkan proyek multi-years yang akan membangun 12 ruas jalan penghubung jalur imunitas bangkitnya perekonomian Aceh Barat Selatan, dan juga wilayah kepulauan Simeulu.